Total Tayangan Halaman

Kamis, 31 Maret 2011

TUGAS 5 (Teori Organisasi Umum 2)

1. Pengertian Uang
Uang adalah alat tukar dan alat pembayaran yang sah. Pada masa sebelumnya, pembayaran dilakukan dengan cara barter, yaitu barang ditukar dengan barang secara langsung.

2. Jenis-Jenis Uang
a. Uang Kartal
adalah uang yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam kehidupan sehari-hari. Uang kartal berupa uang logam dan uang kertas.
b. Uang Giral
adalah surat berharga yang dapat diuangkan di bank atau di kantor pos. Contohnya: cek, giro pos, wesel, dan surat berharga. Uang giral biasanya digunakan untuk transaksi dengan nilai uang yang sangat besar.

3. Pengertian dan Jenis Bank
Secara umum Bank adalah suatu badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut. Berikut ini adalah macam-macam dan jenis-jenis bank yang ada di Indonesia, diantaranya:
a. Bank Sentral, yaitu bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang No.13 tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengerahan dana-dana, mengatur perbankan, mwengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan/penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya. Bank Sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia.
b. Bank Umum, yaitu lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, member kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing/valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga dan lain sebagainya.
c. Bank Perkreditan Rakyat/BPR, yaitu bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam SBI/Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat/surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya.

4. Macam-Macam Kebijakan Moneter
a. Kebijakan pasar terbuka (open market policy).
Kebijakan pemerintah dengan jalan menjual surat-surat berharga pada saat inflasi dan membeli/ menarik surat-surat berhaga pada saat deflasi. Apabila pemerintah menghendaki menurunkan jumlah uang yang beredar, pemerintah harus menjual obligasi di pasar bebas. Bank Sentral (BI) mengeluarkan Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Pasar Uang dalam kebijakan ini.
b. Kebijakan diskonto (discount policy).
Kebijakan pemerintah dengan jalan menaikkan suku bunga pada saat inflasi dan menurunkan pada saat deflasi, ditunjukkan untuk menaikkan tingkat bunga karena dengan bunga kredit tinggi maka aktivitas ekonomi yang menggunakan dana pinjaman akan tertahan karena modal diskontonya atau discount rate policy (tingkat bunga yang dikenakan pada bank umum atas pinjaman dana yang diberikan), maka jumlah uang yang beredar cenderumg berkurang dan berlaku juga keadaan sebaliknya.
c. Kebijakan cadangan kas (cash ratio policy).
Kebijakan pemerintah dengan jalan menaikkan cadangan kas pada saat inflasi dan menurunkan cadangan kas pada saat deflasi, atau bisa juga menaikkan perbandingan antara uang yang beredar dengan uang yan mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang.
d. Kebijakan kredit ketat.
Kebijakan pemerintah dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kredit, kredit boleh diberikan asal memenuhi syarat 5 C yakni ; Character, Capability, Collateral, Capital, dan Condition of economy, tetapi pada saat deflasi syarat dapat dipelonggar. Bank sentral (Bank Indonesia) berusaha mempengaruhi bank-bank umum dalam hal memberikan kredit kepada nasabah melalui berbagai macam peraturan kredit.
e. Kebijakan dorongan moral (moral persuasion).
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
f. Kebijakan sanering.
Kebijakan memotong nilai nominal pada saat inflasi, misalnya Rp 1.000,00 menjadi Rp 1,00. Kebijakan ini hampir digunakan lagi pada tahun 2010 lalu untuk mengatasi nilai Rupiah yang hampir merosot pada Kurs dunia.
g. Kebijakan devaluasi.
Menurunkan nilai mata uang asing, dengan tujuan mendorong ekspor dan menghambat impor.
h. Kebijakan revaluasi.
Kebijakan menaikkan nilai mata uang sendiri terhadap nilai mata uang asing

5. Arsitektur Perbankan Indonesia
Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar system perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi “mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional”. API menjadi kebutuhan yang mendesak bagi perbankan Indonesia dalam rangka memperkuat fundamental industri perbankan. Krisis ekonomi tahun 1997 menunjukkan bahwa industry perbankan nasional belum memiliki kelembagaan perbankan yang kokoh yang didukung dengan infrastruktur perbankan yang baik sehingga secara fundamental masih harus diperkuat untuk dapat mengatasi gejolak internal maupun eksternal. Belum kokohnya fundamental perbankan nasional merupakan tantangan bukan hanya bagi industri perbankan secara umum, tetapi juga bagi Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasnya. Belum adanya arah kebijakan yang secara formal dikemukakan kepada masyarakat mengenai arah dan strategi perbankan ke depan menyebabkan munculnya ketidakjelasan mengenai pengembangan perbankan dalam jangka panjang.

Sebelum munculnya API, cukup banyak pertanyaan yang muncul mengenai struktur perbankan Indonesia ke depan, bagaimana strategi pengembangan perbankan syariah dalam jangka panjang, bagaimana peningkatan pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) beserta penguatan kelembagaan BPR. Disamping itu, belum memadainya infrastruktur pendukung perbankan serta masalah perlindungan nasabah yang belum cukup terakomodasi juga menjadi permasalahan yang mendapatkan perhatian besar dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan industry perbankan. Kebutuhan untuk memiliki arah dan strategi pengembangan perbankan jangka panjang sudah menjadi global trend dan diterapkan antara lain di, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Hongkong. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan suatu blue print perbankan sudah menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan dan perlu segera disusun untuk memenuhi kebutuhan industri perbankan nasional. Berpijak dari adanya kebutuhan blue print perbankan nasional dan sebagai kelanjutan dari program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan sejak tahun 1998, maka Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 telah meluncurkan API sebagai suatu kerangka menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan. Peluncuran API tersebut tidak terlepas pula dari upaya Pemerintah dan Bank Indonesia untuk membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih Pemerintah sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2003, dimana API menjadi salah satu program utama dalam buku putih tersebut.

Bertitik tolak dari keinginan untuk memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat dan dengan memperhatikan masukan-masukan yang diperoleh dalam mengimplementasikan API selama dua tahun terakhir, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menyempurnakan program-program kegiatan yang tercantum dalam API. Penyempurnaan program-program kegiatan API tersebut tidak terlepas pula dari perkembangan-perkembangan yang terjadi pada perekonomian nasional maupun internasional. Penyempurnaan terhadap program-program API tersebut antara lain mencakup strategi-strategi yang lebih spesifik mengenai pengembangan perbankan syariah, BPR, dan UMKM ke depan sehingga API diharapkan memiliki program kegiatan yang lebih lengkap dan komprehensif yang mencakup sistem perbankan secara menyeluruh terkait Bank umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah, serta pengembangan UMKM.

TUGAS 4 (Teori Organisasi Umum 2)

TUGAS 4

1. Pengertian Pasar
Pasar adalah tempat bertemunya calon penjual dan calon pembeli barang dan jasa. Di npasar tersebut antara penjual dan pembeli akan melakukan transaksi. Transaksi adalah kesepakatan dalam kegiatan jual-beli. Syarat terjadinya transaksi adalah ada barang yang diperjual belikan, ada pedagang, ada pembeli, ada kesepakatan harga barang, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

2. Jenis-Jenis Pasar
  • Berdasarkan bentuk kegiatannya:
a. Pasar Nyata, adalah pasar dimana barang-barang yang akan diperjual-belikan dan dapat dibeli oleh pembeli. Contooh: Pasar Tradisional dan Pasar Swalayan.
b.     
         Pasar Abstrak, adalah pasara dimana para pedagangnya tidak menawar barnag-barang yang akan dijual dan tidak membeli secara langsung, tetapi hanya dengan menggunakan surat dagangannya saja. Contoh: Pasar online, pasar saham, pasar modal, dan pasar valuta asing.
  • Berdasarkan cara transaksinya:
a. Pasar Tradisional, adalah pasar yang bersifat tradisional dimana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar menawar secara langsung. Barang-barang yang diperjual-belikan adalah barang yang berupa barang kebutuhan pokok.
b. Pasar Modern, adalah pasar yang bersifat modern dimana barang-barang yang diperjual-belikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri. Tempat berlangsungnya pasar ini adalah di mall, plaza, dan tempat-tempat modern lainnya.
  • Berdasarkan jenis barangnya:
Beberapa pasar hanya menjual satu jenis barang tertentu, misalnya, pasar hewan, pasar sayur, pasar buah, pasar ikan dan daging serta pasar loak.
  •  Berdasarkan keleluasaan distribusi:
a. Pasar Lokal
b. Pasar Daerah
c. Pasar Nasional, dan
d. Pasar Internasional

3. Metode Perhitungan Pendapatan Nasional
Terdiri dari 3 metode, diantaranya:
a. Pendekatan Produksi (PDB/PGNP)
Merupakan pendapatan yang berasal dari penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan sesuatu. Pendekatan ini memiliki kelemahan yaitu menculnya double counting/perhitungan ganda. Perhitungan ganda yang dimaksud yaitu nilai produk sebelumnya akan ditambahkan pada produk-produk turunan berikutnya dan digunakan sebagai nilai akhir menjadi lebuh tinggi. Pendekatan produksi bisa dicari dengan
Yield = (P1 x Q1) + (P2 x Q2) + …(Pn x Qn)
b. Pendekatan Penerimaan
Merupakan penghitungan pendapatan dengan melihat pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi yaitu rumah tangga konsumsi, rumah tangga perusahaan, dan pemerintah. Pendekatan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
Y = C + I + (X – M)
Ket:
Y: Yield
C: Consumption
I: Investment
G: Government Expenditure
X: Expor
M: Impor
c. Pendekatan Pengeluaran
Merupakan pendekatan yang mengarah pada penerimaan atas penggunaan factor-faktor produksi. Pendekatan ini dirumuskan:
Yield = Rent + Wage + Interest + Profit

4. Masalah Perhitungan Pendapatan Nasional
l Ketersediaan data dan informasi, karena tidak semua kegiatan ekonomi terdokumentasi dengan baik
l Pemilihan kegiatan produksi yang termasuk dalam perhitungan
l Penghitungan 2x kerapkali terjadi ketika bahan yang sama dikonsumsi oleh orang yang berbeda.
l Penentuan harga barang yang berlaku, karena tidak semua tempat menggunakan harga yang sama, bergantung pada lokasi, musim, harga dollar, dan lain sebagainya
l Investasi bruto dan investasi neto, dimana terdapat perbedaan akibat depresiasi, terutama untuk menghitung investasi yang dilakukan oleh Negara
l Informasi kenaikan harga barang membutuhkan informasi indeks harga

5. APBN 2010
Proyeksi perekonomian nasional pada tahun 2010 akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, seberapa dalam dan lama krisis peekonomian global akan berlangsung. Kedua, efektifitas kerja sama global dalam mengatasi krisis dunia yaitu dengan cara :
· membersihkan toxic asset/pinjaman bermasalah di perbankan dan mengembalikan fungsi bank.
· melakukan rekapitulasi/ penambahan modal pada lembaga keuangan/perbankan.
· memperbaiki regulasi sektor keuangan (hedge fund, off balance sheet, produk derivatif, standar akuntansi, dan tax heavens).
· kebijakan stimulus fiskal yang dilakukan Negara-negara di dunia.
· penambahan alokasi pendanaan mitigasi krisis ke negara-negara berkembang serta menambah modal lembaga keuangan internasional (IFIs).
Ketiga, efektivitas langkah-langkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mengatasi dan memulihkan perekonomian nasional pada tahun 2009 dan 2010. Berdasarkan pada prediksi perkembangan krisis perekonomian dunia pada tahun 2009 serta pemulihan di tahun 2010, asumsi ekonomi makro Indonesia dalam tahun 2010 adalah sebagai berikut. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 sekitar 5,5 persen. Sasaran tersebut didukung oleh perkiraan kenaikan konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Impor barang dan jasa juga meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas produksi dan pendapatan masyarakat yang mendorong peningkatan impor bahan baku, barang modal serta kebutuhan konsumsi domestik.

Sasaran utama penyusunan APBN 2010 adalah mengurangi jumlah penduduk miskin menjadi sekitar 12 - 13,5 persen dan mengurangi tingkat pengangguran menjadi sekitar 8 persen dalam pada 2010. Dengan memperkirakan terjadi perbaikan perekonomian dunia dalam tahun 2010, serta dalam rangka mendukung sasaran utama mengurangi jumlah penduduk miskin, maka RAPBN 2010 direncanakan akan berada pada tingkat defisit 1,6 persen terhadap PDB.
Kebijakan alokasi dalam APBN 2010 dilakukan Pemerintah terutama melalui pengalokasian anggaran belanja negara dalam penyediaan barang dan jasa secara langsung guna mendukung program-program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKP 2010. Hal tersebut ditempuh antara lain dalam bentuk pengeluaran untuk bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pertumbuhan pertanian, perikanan, perkebunan, pertahanan dan keamanan, serta pengeluaran untuk transfer ke daerah.
Guna mendukung strategi pembangunan tahun 2010, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan, kebijakan pengalokasian pengeluaran di bidang pendidikan akan difokuskan pada :
· peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata.
· peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah dan tinggi.
· peningkatan kualitas dan revelansi pendidikan nonformal
. peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidik.
Untuk bidang kesehatan, pembangunan difokuskan pada:
· peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan,
· percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat dan pengendalian penyakit,
· peningkatan ketersediaan dan mutu obat dan tenaga kesehatan
· peningkatan jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, dan pulau terdalam.
Pengalokasian melalui pengeluaran untuk infrastruktur antara lain dilakukan dalam bentuk :
· dukungan infrastruktur bagi peningkatan daya saing sektor riil.
· peningkatan investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dan swasta.
· peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai standar pelayanan minimum (SPM).
Pengalokasian APBN untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi diantaranya melalui:
· peningkatan daya tarik investasi.
· penguatan daya saing ekspor dan pariwisata.
· revitalisasi industri manufaktur.
· revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan.
· peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja.
· peningkatan produktivitas dan akses usaha kecil dan menengah (UKM) kepada sumber daya produktif.
Kebijakan alokasi anggaran juga dilakukan melalui peningkatan anggaran operasional, pemeliharaan dan pengadaan alutsista dalam rangka peningkatan kemampuan pertahanan dan penguatan industri strategis pertahanan. Melalui transfer ke daerah, kebijakan alokasi anggaran diarahkan terutama untuk:
· mendukung kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan nasional yang menjadi urusan daerah.
· meningkatkan aksesibilitas publik terhadap prasarana dan sarana dasar di daerah.
· meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur.

TUGAS 3 (Teori Organisasi Umum 2)

1. Pengertian produsen
Produsen dalam ekonomi adalah orang yang menghasilkan barang dan jasa untuk dijual atau dipasarkan.

2. Fungsi-fungsi produsen:
a. memilih produk yang sesuai dengan selera konsumen.
b. menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas.
c. memilih alat-alat produksi yang baik dengan harga yang relative lebih murah.
d. menekankan biaya produksi sekecil-kecilnya

3. Macam-macam biaya (cost) :
a. Biaya Pabrikasi, diantaranya:
# Biaya Langsung: Biaya yang langsung dalam proses produksi suatu barang, bahan baku, dan lain-lain.
# Biaya Tidak Langsung: Biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi.
b. Biaya Non-Pabrikasi, diantaranya:
l Biaya Pemasaran: Biaya yang diperlukan untuk memperoleh pesanan dan menyediakan produk bagi pelanggan.
l Biaya Administrasi: Biaya yang dibutuhkan untuk mengelola organisasi dan menyediakan dukungan bagi karyawan
c. Departemen, diantaranya:
# Common cost (Biaya bersama): Biaya yang berasal dari penggunaan fasilitas atau jasa oleh dua departemen atau lebih.
# Joint cost (Biaya Gabungan): Biaya yang menghasilkan dua atau lebih produk jadi,
d. Periode Akuntansi, diantaranya:
# Capital Expenditure (Belanja Modal): Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
# Revenue Expenditure (Pengeluaran Pendapatan): Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh manfaat pada periode akuntansi yang sama dan dicatat sebagai beban.
e. Volume Produksi, diantaranya:
# Biaya Tetap (FC): Biaya yang tidak bertambah seiring dengan pertambahan produksi.
# Biaya Variabel (VC): Biaya yang bertambah seiring dengan pertambahan produksi.
# Total Biaya (TC)
# Biaya Perunit (AC)
# Biaya Marginal (MC)
# Biaya Eksplisit: Biaya yang terlihat dalam proses produksi
# Biaya Implisit: Biaya yang tidak terlihat dalam proses produksi namun sebenarnya ada dan dikeluarkan

4. Penerimaan/Keuntungan
Penerimaan adalah jumlah uang yang diperoleh dari penjualan sejumlah output atau dengan kata lain merupakan segala pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan hasil dari penjualan hasil produksinya. Jenis-jenis nya antara lain:
1) Total penerimaan (Total revenue : TR), yaitu total penerimaan dari hasil penjualan

Pada pasar persaingan sempurna, TR merupakan garis lurus dari titik origin, karena harga yang terjadi dipasar bagi mereka merupakan suatu yang datum (tidak bisa dipengaruhi), maka penerimaan mereka naik sebanding (Proporsional) dengan jumlah barang yang dijual.

Pada pasar persaingan tidak sempurna, TR merupakan garis melengkung dari titik origin, karena masing perusahaan dapat menentukan sendiri harga barang yang dijualnya, dimana mula-mula TR naik sangat cepat, (akibat pengaruh monopoli) kemudian pada titik tertentu mulai menurun (akibat pengaruh persaingan dan substansi).

2) Penerimaan rata-rata (Avarage Total revenue: AR), yaitu rata-rata penerimaan dari per kesatuan produk yang dijual atau yang dihasilkan, yang diperoleh dengan jalan membagi hasil total penerimaan dengan jumlah satuan barang yang dijual.

3) Penerimaan Marginal (Marginal Revenue : MR), yaitu penambahan penerimaan atas

TR sebagai akibat penambahan satu unit output.
Dalam pasar persaingan sempurna MR ini adalah konstan dan sama dengan harga (P), dan berimpit dengan kurva AR atau kurva permintaan, bentuk kurvanya horizontal.

Dalam pasar persaingan tidak sempurna MR, menurun dari kiri atas kekanan bawah dan nilainya dapat berupa :

Positif;
Sama dengan nol;
Negatif.
Bentuk matematis secara sederhana dapat ditulis :
TR = P x Q
P x Q
AR = TR : Q atau = P
Q
dTR
MR = = TRn – TRn-1
dQ

Rabu, 16 Maret 2011

TUGAS 2 (Teori Organisasi Umum 2)


TUGAS 2
1. Pengertian perilaku konsumen
Jawab:
Perilaku Konsumen adalah tingkah laku dari konsumen, dimana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka. Focus dari perilaku konsumen adalah bagaimana individu membuat keputusan untuk menggunakan sumber daya mereka yang telah tersedia untuk mengkonsumsi suatu barang.

2. Pendekatan Kardinal dan Ordinal
Jawab:
Pendekatan nilai guna Kardinal dan Ordinal adalah  2 macam pendekatan  dari Teori tingkah laku konsumen. Pendekatan utility Kardinal atau sering disebut dengan teori nilai subyektif: dianggap manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat diyatakan secara kuantitatif atau dapat diukur, dimana keseimbangan konsumen dalam memaksimumkan kepuasan atas konsumsi berbagai macam barang, dilihat dari seberapa besar uang yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang akan memeberikan nilai guna marginal yang sama besarnya.
Sedangkan Pendekatan utility Ordinal atau sering disebut juga analisis Kurva Indeference: manfaat yang diperoleh masyarakat dari mengkonsumsikan barang-barang tidak kuantitatif/tidak dapat diukur. Pendekatan ini muncul karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang ada pada pendekatan cardinal, meskipun bukan berarti pendekatan cardinal tidak memiliki kelebihan.

3. Definisi Elastisitas:
Jawab:
Dalam ilmu ekonomi, elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastiisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga.

4. Macam-macam elastisitas
Jawab:
a). Elastistas Harga Permintaan
Mengukur seberapa banyak permintaan barang dan jasa (konsumsi) berubah ketika harganya berubah. Elastisitas permintaan ditunjukan dalam bentuk presentase perubahan atas kuantitas yang diminta sebagai akibat dari satu persen perubahan harga.
b) Elastisitas Harga Penawaran
Mengukur seberapa banyak penawaran barang dan jasa berubah ketika harganya berubah. Elastisitas harga ditujukan dalam bentuk presentase perubahan atas kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahn satu persen harga.

TUGAS 1 (Teori Organisasi Umum 2)


TUGAS 1
1. Definisi Ekonomi dan masalah pokok
Jawab:
Ekonomi berasal dari bahasa Yunani  yaitu oikos = keluarga ,rumah tangga dan nomos = peraturan, aturan, hukum dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga”. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Sedangkan Inti masalah pokok ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas dan hal ini akan menimbulkan kelangkaan.

2. Sistem Perekonomian
Jawab:
Adalah perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Macam-macam system perekonomian diantaranya Sistem ekonomi tradisional, Sistem ekonomi pasar (liberal/bebas), Sistem ekonomi komando/terpusat, dan Sistem Ekonomi campuran.

3. Pengertian Permintaan & Penawaran  dan Hukum Permintaan & Penawaran
Jawab:
Permintaan (demand) adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu
Penawaran (supply) adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu.
Hukum Permintaan dan Penawaran
Jika semua asumsi diabaikan (Ceteris Paribus): Jika harga semakin murah maka permintaan atau pembeli akan semakin banyak atau sebaliknya. Dan jika harga semakin rendah/murah maka penawaran akan semakin sedikit atau sebaliknya.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan & penawaran
a) Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan (demand), diantaranya:
- Perilaku atau selera konsumen
- Ketersediaan dan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap.
- Pendapatan/penghasilan konsumen
- Perkiraan harga di masa depan
- Banyaknya/intensitas kebutuhan konsumen
b). Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran (supply), diantaranya:
- Biaya produksi dan teknologi yang digunakan
- Tujuan perusahaan
- Pajak
- Ketersediaan dan harga barang pengganti/pelengkap
- Prediksi/perkiraan harga di masa depan

5. Metode Penentuan Harga
Jawab:
a). Pendekatan Permintaan dan Penawaran (sSupply Demand Approach)
Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada ditentukan harga keseimbangan (equilibrium price) dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan.
b). Pendekatan Biaya (Cost Oriented Approach)
Menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan baik dengan markup pricing dan break even analysis.
c). Pendekatan Pasar (Market Approach)
Merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan social budaya, dan lain-lain.